Sab. Feb 23rd, 2019

KEPALA DAERAH DI ACEH MESTI WASPADA? JANGAN SAMPAI KETAHUAN

WWW.ACEHAKURAT.COM – Aceh – Lihat lah perbuatan kepala daerah diluar Aceh. Mereka tak sengan-sengan korupsi bernilai tinggi. Baru saja Kepala daerah kena jerat kasus korupsi lagi. Wali Kota Pasuruan kena operasi tangkap tangan, dalam jeda waktu singkat, giliran Bupati Malang yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, kembali KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dalam kasus dugaan suap proses perizinan proyek Meikarta di Bekasi.

Tiga kasus kepala daerah dalam waktu yang berdekatan hanya menambah panjang daftar kepala daerah yang harus jadi pesakitan karena kasus korupsi.

Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Setelah Wali Kota Pasuruan, lalu Bupati Malang, kini Bupati Bekasi yang kena jerat KPK. Semuanya terjerat kasus dugaan suap. Tanggapan Anda sebagai Mendagri?

Sebagai Mendagri saya merasa prihatin.

Apakah tidak ada upaya pencegahan korupsi?

Sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya terus ditingkatkan. Memahami area rawan korupsi sudah terus. Seluruh kementerian lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya.

Anda juga sekarang rajin mengajak kepala daerah terutama gubernur yang baru dilantik bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan KPK. Tujuannya untuk apa?

Ini untuk membangun komunikasi antara KPK dengan daerah, tujuannya ya dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi. Sehingga para kepala daerah itu paham dan mencermati area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, mekanisme jual beli barang dan jasa. Pimpinan KPK juga berkomitmen siap untuk memberikan materi dan fungsi pengawasan ataupun diundang oleh teman- teman gubernur untuk berdiskusi dan memberikan supervisi.

Apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu?

Saya kira ini salah satu solusi yang baik. Jadi kita (dalam pertemuan itu) hampir semua bicara. Berdiksusi hampir semua masalah yang ada. Misalnya, bagaimana cara-cara menanganinya dengan baik sehingga teman-teman kepala daerah juga bisa melaksnakan tugas dan saya yakin mereka punya komitmen juga untuk memberantas korupsi sama-sama dengan melihat berbagai kendala yang ada termasuk DPRD dan sebagainya.

Pertemuan gubernur yang baru dilantik bertemu KPK, inisiatif Anda sendiri?

Ini awalnya pihak KPK ingin mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di daerah. Intinya, KPK mengundang kita, saya merepsons langsung, mengadakan silaturahmi supaya teman-teman di daerah ini loh KPK. Jangan dianggap KPK itu hanya mau OTT, enggak. Mari kita sama-sama mengedepankan fungsi pencegahan dan KPK bisa jalan kalau di samping laporan masyarakat juga teman- teman kepala daerah juga ikut mendukung penuh KPK.

KPK juga kan sudah Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) yang hadir di semua provinsi. Juga ada kejaksaan dan kepolisian. Mari kita mulai dari diri kita, diri saya juga.

Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bagian dari upaya pencegahan?

Ya, karena inspektorat itu kan tugasnya mengawasi, tapi praktiknya tidak bisa, wong inspektorat itu masih di bawah sekda. Bahkan mau memeriksa sesama SKPD, itu temannya. Repot. Harusnya ya inspektorat kabupaten dan kota bertangg jawab kepada gubernur. Inspektorat provinsi bertanggung jawab ke Mendagri atau Irjen. Tapi, kemandiriannya itu yang harus kita lihat. Pangkatnya harusnya di atas sekda. Honornya harusnya sama meningkat. Kalau masih seperti ini, sampai kapan pun juga ndak akan bisa.

Berikan komentar